Izin Usaha Jasa Konstruksi

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat keterangan domisili
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provins dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota
6. Izin lokasi dari bupati/walikota
7. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota
10. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan
11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum
13. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran
15. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 dan
16. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan
17. Surat kuasa jika dalam pengurusan izinbukan Direktur yang mengurusnya (bermaterai Rp.6.000,-)

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan tenis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu