Izin Biro / Agen Perjalanan Wisata

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir sesuai peraturan yang berlaku; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy NPWP; 4. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 4x6; 6. Fotocopy sertifikat bukti kepemilikan tanah; 7. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari Dinas Parawisata Kabupaten Dompu; 8. Fotocopy sah akta pendirian/perubahan yang berbadan hokum; 9. Neraca Perusahaan dan Susunan Pengurus.

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penyediaan Akomodasi; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penyediaan Akomodasi; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penyediaan Akomodasi; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.