Izin Usaha Perluasan

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. Mengisi Formulirsesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
2. Foto copy izin prinsip
3. Foto copy izin usaha
4. Foto Copy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Kemnetrian Hukum dan HAM
5. Foto copy NPWP Perusahaan
6. Kesepatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
  • Rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat oleh notaris
  • Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan dicatat oleh notaries, atau
  • Rekaman pernyataan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi kententuan pasal 21 dan BAB VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7. Foto copy laporan kegiatan penanaman Modal periode terakhir
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger), sesuai lampiran formulir permohonan izin prinzip penggabungan perusahaan
9. Permohonan ditanda tangani diatas materai Rp.6.000,- oleh Direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu