Izin Praktek dan Kerja Perawat Gigi

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan
2. SIKKA (Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dari Dikes)
3. Foto Copy Ijazah Asisten Penanggung Jawab
4. Surat Sumpah Asisten Apoteker Penanggung Jawab
5. Surat Pernyataan Asisten Apoteker Penanggung Jawab
6. Rekomendasi Atasan Langsung bagi Asisten Apoteker yang PNS
7. Surat Pernyataan Pemilik Sarana Toko Obat
8. Surat Status Bangunan Hak Milik, Sewa / Kontrak
9. Denah LokasiDenah Bangunan / Ruangan Toko Obat
10. Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Mental sebagai Asisten Apoteker Toko Obat dari Rumah Sakit
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
12. Surat Tanda Registrasi (STR) Asisten Apoteker
13. Foto Copy K T P Pemilik Sarana Toko Obat
14. Foto Copy K T P Asisten Apoteker
15. Foto Copy NPWP Pemilik Sarana Toko Obat
16. Surat Keterangan Usaha Dari Desa / Kelurahan
17. Surat Tidak Keberatan Tetangga Materai 6000
18. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL) dari Dinas LH Dompu.
19. Pas Foto Asisten Apoteker ukuran 4 x 6 = 2 (dua) lembar
20. Pas Foto Pemilik Sarana Toko Obat ukuran 3 x 4 = 4 (empat) lembar
21. Materai 6000 = 4 (empat) lembar
22. Bahan dijilid dibuat Rangkap 2 (dua)
23. Map Kertas 2 (dua) buah

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonersia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonersia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonersia Nomor 1332/Menkes/ SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 922/menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin Toko Obat.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu