Izin Praktek dan Kerja Dokter Gigi

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. Pengurusan Baru
  • Foto copy KTP Penanggung jawab BUJK
  • Foto copy NPWP
  • Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
  • Fotocopy pengesahan badan hukum perusahaan
  • Fotocopy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir
  • Fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU)
  • Fotocopy Setifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU), yang telah dilegalisir lembaganya.
  • Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi
  • Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Surat kuasa jika dalam pengurusan izinbukan Direktur yang mengurusnya (bermaterai Rp.6.000,-)
  • Foto ukuran 34 dengan sebanyak 2 Lembar dengan latar belakang merah
2. Perpanjangan
  • Foto copy KTP Penanggung jawab BUJK
  • IUJK Asli (untuk perpanjangan)
  • Foto copy NPWP
  • Fotocopy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir
  • Fotocopy kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU)
  • Fotocopy Setifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU), yang telah dilegalisir lembaganya.
  • Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Surat kuasa jika dalam pengurusan izinbukan Direktur yang mengurusnya (bermaterai Rp.6.000,-)
  • Foto ukuran 34 dengan sebanyak 2 Lembar dengan latar belakang merah

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu