Izin Praktek dan Kerja Dokter Umum

( Lama Proses : 3 Hari, Biaya : 0 Rupiah )
PERSYARATAN :

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BARU DAN PERPANJANG
  • Mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang telah disediakan dengan lengkap dan ditandatangani diatas materei Rp. 6.000
  • Foto Copy KTP
  • Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah
  • Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lama (bagi yang perpanjang)
  • Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dompu
  • Persetujuan SPPL, Izin Lingkungan terhadap bangunan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup
  • Asli Surat Tidak Keberatan Tetangga bermaterai Rp.6.000,-mengetahui Desa / Kelurahan Setempat
  • Surat kuasa jika dalam pengurusan izinbukan Direktur yang mengurusnya (bermaterai Rp.6.000,-)
  • Materai Rp.6000,- =1 lbr
2. PERSYARATAN IMB TOWER BARU DAN PERPANJANG
  • Mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang telah disediakan dengan lengkap dan ditandatangani diatas materei Rp. 6.000,-
  • Foto Copy KTP
  • Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau perjanjian sewa lokasi tower
  • Bukti pelunasan retribusi menara telekomunikasi
  • Analisis kelayakan bangunan tower dari ahli yang berkompoten dan disyahkan oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Dompu
  • Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dompu
  • Rekomendasi dari Dinas KominfoKabupaten Dompu
  • Foto copy Izin Lingkungan
  • Foto Copy Izin Penyelenggaraan Menara yang masih berlaku
  • Bukti Sosialisasi dalam perpanjangan izin tower
  • Surat Keterangan dari Desa setempat
  • Bukti Pembayaran Asuransi untuk masyarakat radius tower
  • Surat kuasa jika dalam pengurusan izinbukan Direktur yang mengurusnya (bermaterai Rp.6.000,-)

 

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu