Informasi

Jokowi Bikin Satgas Percepatan Izin Usaha, untuk Apa?

21 Aug 2018

Detik.com..Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah perizinan investasi di dalam negeri. Salah satu langkahnya ialah dengan menyiapkan satuan tugas (Satgas) percepatan izin usaha.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengungkapkan Kementerian Keuangan juga mempunyai peran dalam Satgas yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut.
Adapun, Kementerian Keuangan akan bertugas memberikan insentif ataupun kebijakan fiskal lainnya terkait dengan kemudahan berusaha.
"Nanti ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian, ada menteri yang lain termasuk Menteri Keuangan. Menteri Keuangan lebih banyak kepada ada pemberian insentif fiskal, pajak bea masuk dan sebagainya," katanya usai rapat Satgas percepatan berusaha di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Dengan pembentukan Satgas tersebut, kata Mardiasmo, maka koordinasi antara setiap kementerian/lembaga, baik di pusat maupun daerah menjadi lebih lancar. Dengan demikian, maka peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga ikut meningkat.
"Sehingga nanti di tahun 2018, nanti ada satu single submission itu ada dari pusat ada dari daerah jadi satu ke satuan. Jadi itu bisa di tracking nanti. Misalkan pengeluaran izin sampai di mana, kementerian yang mana itu semua ada di situ," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri. Langkah selanjutnya adalah dengan menyiapkan pedoman bagi satuan tugas (Satgas) percepatan izin usaha.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
"Ya saya melapor banyak hal terkait dengan pekerjaan yang tadinya sudah di setujui Presiden, ini perkembangannya pertama ini mengenai percepatan perizinan berusaha. Yang paket 16 yang baru itu. Perpresnya sudah keluar ini nomor 91, kemudian kita sudah menyiapkan pedoman untuk membentuk satgas untuk apa saja yang harus dilakukan," kata Darmin.
Kena sanksi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menambahkan Presiden Joko Widodo menargetkan bisa menyelesaikan pembentukan satgas dan sistem perizinan berusaha terintegrasi pada April 2018 mendatang.
"Jadi perizinan berusaha dengan single submission harus diwujudkan segera," jelasnya.
Menurut Yasonna, saat ini sejumlah perizinan berusaha masih banyak yang terhambat di daerah. Nantinya, bila masih ada daerah yang menyulitkan perizinan berusaha, maka Satgas akan memberikan sanksi.
"Kami khawatirkan daerah kan banyak yang masih belum, kami saran sistem reward dan punishment akan diterapkan, Daerah yang tidak comply, insentif akan dipotong, nanti Menteri Keuangan yang akan potong. Jadi kalau enggak nanti di daerah masih macet-macet terus," terangnya.
Dengan demikian, maka perizinan berusaha bakal menjadi lebih mudah, khususnya di daerah.
"Kan daerah masih banyak persoalan, bahkan ada izin yang bertahun-tahun tak selesai," pungkasnya.